Konferensi Hukum Laut Internasional 3 Diselenggarakan Pada Tahun

Konferensi Hukum Laut Internasional 3 Diselenggarakan Pada Tahun. PDF fileWILAYAH LAUT INDONESIA Prinsip hukum internasional uti possidetis juris wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda UU Kolonial Belanda Staatblad tahun 1939 No 442 mengenai ’Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’ (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 Konvensi Hukum Laut PBB ke 3.

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut Konvensi disimpulkan pada tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958 UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 setahun setelah Guyana.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA …

Ini berarti bertambah kirakira 3106163 km2 atau kitakira 145%Manfaat dari Deklarasi Djuanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesiadisamping itu juga perairan laut indonesia yang kaya akan hasil laut menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil laut Sesuai data Konferensi Hukum Laut yang baru.

KONFERENSI HUKUM LAUT JENEWA TH 1958 Sangkoeno

Komisi mulai bekerja ke arah ini pada tahun 1949 dan menyiapkan empat rancangan konvensi yang diadopsi pada Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut Konferensi PBB pertama tentang hukum laut bertemu di Jenewa dari 24 Februari29 April 1958 Sebanyak 86 negara yang diwakili pada diskusi Untuk sebagian besar apa yang dicapai adalah kodifikasi praktek adat.

SEJARAH LAHIRNYA UNCLOS Sangkoeno

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut Negaranegara yang berbatasan dengan laut termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman perairan kepulauan dan laut territorial sedangkan untuk zona tambahan zona.