Perkaban 11 Tahun 2016

Perkaban 11 Tahun 2016. Indonesia Tahun 2015 Nomor 21) 10 Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 File Size 396KBPage Count 43.

No 11 Tahun 2016 becomes the basis for BPN authority to act as a mediator in helping the disputing parties to find various resolution possibilities without going through a verdict or imposing a forceful resolution.

BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI

NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN HIGIENE SANITASI DAN DOKUMENTASI PADA INDUSTRI KOSMETIKA GOLONGAN B DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa industri kosmetika golongan B merupakan industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terutama menyangkut kewenangan Kementerian ATR/BPN membatalkan hak atas tanah dan sertipikat tanpa putusan pengadilan juga sempat memicu pro dan kontra.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Alur Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Ta.